Revisi UU KPK: Priyo Minta Revisi UU KPK Dihentikan

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai sebaiknya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dihentikan. Alasannya, kritikan publik sangat keras terhadap DPR lantaran dinilai hendak melemahkan KPK.

"Sebagai Wakil Ketua DPR, saya anjurkan dibatalkan saja," kata Priyo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa ( 2/10/2012 ).

Priyo mengatakan, pemerintah dan DPR sebenarnya sepakat agar seluruh revisi UU yang berkaitan dengan penegakkan hukum, yakni KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung selesai tahun ini. Namun, khusus untuk UU KPK, kata Priyo, desakan publik harus dipertimbangkan.

Menurut Priyo, saat ini bukan waktu yang tepat untuk merevisi UU KPK. Jika memang UU KPK perlu diperbaiki, lanjut dia, bisa dilakukan lain waktu. "Tetapi kalau UU Kejaksaan, UU Kepolisian, dan UU MA masih disetujui untuk diselesiakan, saya anjurkan untuk bisa selesiakan," kata Priyo.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan, sebenarnya batas waktu harmonisasi draf revisi UU KPK di Badan Legislasi sudah habis. Draf revisi, kata dia, masuk ke Baleg pada 3 Juli 2012 .

"Harmonisasi di Baleg itu 10 hari. Berarti tenggang waktu sudah habis. Kalau tidak digunakan maka dikembalikan ke Komisi III," kata Aziz. Namun, Aziz belum tahu bagaimana kelanjutan pembahasan revisi UU KPK.