JAKARTA - Anggaran Belanja Polri dinilai oleh Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sebagai anggaran yang
"gemuk", namun "kurus" untuk menjaga keamanan.
"Anggaran kepolisian ini banyak diperuntukan untuk belanja pegawainya saja," ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Jumat (12/10/2012).Dalam data Fitra, disebutkan RAPBN 2013 Polri mendapatkan Rp43,4 triliun. Anggaran ini meningkat Rp3,7 triliun dari APBN 2012 yakni Rp39,7 triliun. Sedangkan pada APBN 2011 anggarannya Rp29,78 triliun.
Data tersebut di nilai Fitra memperlihatkan keanehan yang transparan, yaitu adanya peningkatan alokasi anggaran belanja untuk pegawai yang mendominasi anggaran Polri. Dengan demikian pada belanja pegawai tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp9,2 triliun.
Kata Yuna, kenaikan alokasi anggaran Polri tenyata hanya tergerus untuk
kebutuhan belanja pegawai saja, meskipun terjadi peningkatan alokasi
anggaran pada belanja lainnya namun tidak begitu berarti."Anggaran kepolisian ini banyak diperuntukan untuk belanja pegawainya saja," ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Yuna Farhan, di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Jumat (12/10/2012).Dalam data Fitra, disebutkan RAPBN 2013 Polri mendapatkan Rp43,4 triliun. Anggaran ini meningkat Rp3,7 triliun dari APBN 2012 yakni Rp39,7 triliun. Sedangkan pada APBN 2011 anggarannya Rp29,78 triliun.
Data tersebut di nilai Fitra memperlihatkan keanehan yang transparan, yaitu adanya peningkatan alokasi anggaran belanja untuk pegawai yang mendominasi anggaran Polri. Dengan demikian pada belanja pegawai tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp9,2 triliun.
"Dengan terlalu besarnya alokasi anggaran untuk belanja pegawai, berakibat gagalnya Polri untuk menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat," ujar Yuna.
Yuna mengatakan, meskipun alokasi anggaran negara kepada Polri tetap saja biaya keamanan "dibebankan" dari kantong pribadi masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar